TELUK KULBI – Pemerintah Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, terus memantapkan langkahnya dalam pemenuhan indikator Desa Anti Korupsi. Komitmen ini dibuktikan dengan keikutsertaan segenap aparatur desa dalam agenda Zoom Meeting Monitoring dan Evaluasi (Monev) Ke-3 Desa Anti Korupsi (DAK) yang dipimpin langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada Senin (06/07/2026).

Kegiatan virtual yang berpusat di Kantor Desa Teluk Kulbi ini juga dihadiri dan didampingi secara intensif oleh jajaran Inspektorat Provinsi Jambi serta Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai tim pembina daerah.

Monev ke-3 ini merupakan tahapan krusial yang berfokus pada verifikasi progres dan perbaikan dokumen administratif dari evaluasi sebelumnya. Tim dari KPK RI membedah satu per satu dari lima komponen utama Desa Anti Korupsi yang wajib dipenuhi oleh Desa Teluk Kulbi, di antaranya:

• Penguatan Tata Laksana: Pemeriksaan SOP pelayanan desa dan transparansi kebijakan.

• Penguatan Pengawasan: Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam pengawasan anggaran.

• Kualitas Pelayanan Publik: Digitalisasi layanan, keterbukaan informasi publik, dan ketiadaan praktik pungutan liar (pungli).

• Kearifan Lokal: Penanaman nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi di tengah masyarakat desa.

Dalam forum virtual tersebut, tim verifikator KPK RI memberikan apresiasi sekaligus catatan-catatan kecil yang harus segera disempurnakan oleh Pemdes Teluk Kulbi menjelang penilaian akhir (assessment).

Dukungan penuh dari Inspektorat Provinsi dan Kabupaten yang hadir mendampingi menunjukkan bahwa capaian Teluk Kulbi bukan hanya membawa nama baik desa, tetapi juga nama daerah di tingkat nasional.

Melalui keikutsertaan aktif dalam rangkaian monev ini, Desa Teluk Kulbi membuktikan bahwa keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan, melainkan sistem kerja nyata yang sedang diimplementasikan demi kesejahteraan seluruh warga desa.